P2G Sampaikan Empat Warnaian Kritis bagi Sekolah Rakyat
,
Jakarta
– Asosiasi Pendidikan dan Guru (APG) merangkum empat masalah pokok terkait dengan hal tersebut sebagai berikut:
sekolah rakyat.
Ketua Bidang Advokasi
P2G
Iman Zanatul Haeri mengungkapkan bahwa permasalahan utama adalah terkait manajemen.
Iman menganggap bahwa adanya sekolah rakyat dapat merusak kesinambungan dalam sistem pendidikan nasional yang idealnya seragam. “Jika ketiganya masing-masing menjalankan program mereka sendiri, hal itu tidak akan menjadi sebuah sistem nasional,” katanya saat diwawancara pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025.
Kedua, menurut Iman, terkait dengan proses perekrutan guru serta sistem gajinya. “Jika bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), apakah akan dipekerjakan secara kontrak? Meskipun mereka berkarir di lembaga yang dimiliki oleh negara. Hal ini mungkin bertentangan dengan Undang-Undang ASN,” jelas Iman.
Ia juga mempertanyakan keadilan jika guru-guru sekolah rakyat ternyata diusulkan untuk digaji lebih tinggi, sementara banyak guru honorer hanya menerima ratusan ribu. “Ada potensi diskriminasi di kalangan guru,” kata Iman..
Poin ketiga dalam catatannya yang mendapat perhatian adalah tentang kurikulum. P2G mengkritisi kesanggupan kurikulum untuk sekolah masyarakat umum yang direncanakan akan menerapkan model tersebut.
multi-entry multi-exit. “
Guru memerlukan latihan dan sosialisasi. Namun hingga saat ini, masih belum jelas mengenai kurikulum apa yang dimaksud,” ungkap Iman.
Dia juga mengomentari rencana untuk mendirikan asrama di 200 tempat sekolah, dengan dana sebesar hingga lima triliun rupiah bagi lima puluh ribu pelajar. “Hal ini hanya meliputi 0,1% dari jumlah total murid kami yang berjumlah lima puluh juta. Bukankah hal itu tidak sebanding saat banyak sekolah umum masih dalam kondisi buruk dan para guru belum merasakan kesejahteraan?” ungkap Iman.
Keempat, dia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek pemberian hak atas prinsip inklusivitas pendidikan. Menurut Iman, menggabungkan anak-anak dari keluarga sangat miskin di sebuah sekolah tersendiri malahan bertolak-belakang dengan ideologi pendidikan yang inklusif. “Tujuan pendidikan haruslah merangkul anak-anak dari segala jenis latar belakang, bukannya menjauhkannya,” ujarnya. Dia juga berkomentar bahwa hal ini serupa seperti tindakan isolasi atau pemisahan bagi anak-anak yang kurang mampu secara finansial.
Iman turut ragu tentang kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan program sekolah rakyat dengan cepat pada awal tahun ajaran baru yang akan datang. “Jika mereka hanya memulai proses merekrut staf di bulan April, sedangkan sekolah biasa sendiri sudah mempersiapkan diri sejak Februari, hal itu tentunya sangat tergesa-gesa,” ungkapnya.
Mentri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyebut bahwa proses merekrut guru serta mendaftar murid untuk sekolah rakyat direncanakan akan dilakukan mulai pertengahan hingga akhir bulan April tahun 2025. Ia menambahkan bahwa pihak pemerintah membutuhkan lebih dari seribu tenaga pengajar untuk 53 tempat operasional sekolah rakyat yang telah disiapkan.
Menteri Sosial mengakui bahwa masih belum dapat memberikan perkiraan jumlah tepat untuk kebutuhan guru tersebut. Akan tetapi, Menteri Sosial menyinggung adanya dua kategori guru, yakni guru formal dan guru pendidikan karakter. Guru formal nantinya akan mendampingi pembelajaran mata pelajaran bagi para siswa sejak awal hingga akhir jam sekolah di siang hari, sementara itu guru pendidikan karakter berfokus pada pengembangan karakter siswa setelah waktu belajar reguler hingga menjelang malam.
