Didominasi Lulusan SD-SMP, Tenaga Kerja RI Dinilai Sulit Ikuti Tuntutan Industri
Menteri Tenaga Kerja, Yassierli menyebutkan gambaran pasarkerja
tenaga kerja
Nasional akan kesulitan mengikuti kemajuan industri karena sebagian besar tenaga kerja di dalam negara ini belum menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Bayangkan saja, topik utama dari tantangan tenaga kerja bagi negara-negara anggota BRICS adalah mempersiapkan pekerja yang memiliki kemampuan dalam bidang kecerdasan buatan serta perekonomian berkelanjutan, namun gambaran tentang karyawan kita mencerminkan bahwa sebanyak 88% hanya sampai pada tingkat pendidikan SMA atau SMK,” ungkap Yassierli saat berada di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat (2/5).
Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2024 menunjukkan separuh atau 52,73% pekerja aktif di dalam negeri memiliki pendidikan hanya sekolah menengah pertama atau SMP. Dari angka itu, lulusan sekolah dasar mendominasi pasar kerja dengan persentase sebesar 23,83% atau 34,47 juta orang.
Yassierli menyebut bahwa program pelatihan dan pengembangan keterampilan guna bersaing dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI serta ekonomi hijau akan menjadi tantangan. Menurut data dari BPS, jumlah pekerja yang memiliki gelar diploma atau Sarjana baru mencapai 12,82%, yaitu sekitar 18,55 juta orang di dalam negeri.
Tren Pekerjaan Tidak Layak
Di waktu yang bersamaan, Yassierli mengamati bahwa tingkat pengangguran terbuka dalam tenaga kerja berpendidikan tinggi mencapai 13,56%, setara dengan 1,01 juta orang dari jumlah total penganggur.
Secara rinci, pengangguran dengan pendidikan diploma sebanyak 170.527 orang, sedangkan jumlah tuna karya dengan ijazah sarjana mencapai 842.378 orang pada Agustus 2024. Ia menilai tren pasar tenaga kerja pada masa depan adalah peningkatan di sisi informal. Pekerja yang tidak memiliki perlindungan sosial atau jaminan kerja akan meningkat. Walau
Keadaan tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia saja, melainkan ada di seluruh dunia. “Pada pertemuan BRICS baru-baru ini yang digelar di Brazil, frasa utama dari topik tenaga kerja di tiap-tiap negara peserta adalah hal serupa yaitu perlindungan sosial, pekerjaan berkualitas, serta sebagainya. Situasi kami hampir-hampir sama seperti India dan juga Brazil,” jelasnya.
Dosen Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, sebelumnya menyebut adanya trend penurunan lapangan kerja bertaraf tinggi akibat proses deindustrialisasi yang masih berlangsung serta ditambah dengan tutupnya beberapa perusahaan atau pabrik. Hingga kuartal pertama di tahun ini, jenis pekerjaan yang muncul mayoritas bersifat tidak formal dan memiliki standar keprofesian yang rendah.
Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa total 257.471 peserta telah meninggalkan program tersebut pada akhir Desember 2024 dikarenakan PHK. Di bulan Januari tahun berikutnya, jumlah peminat yang keluar atas dasar serupa adalah 24.512 orang.
“Data tersebut bersifat minimum karena belum tentu seluruh pekerja, terutama mereka yang bekerja secara informal, menjadi bagian dari BPJS. Selain itu, informasi ini pun tak mencakup pegawai yang mundur tetapi sesungguhnya telah di-PHK,” jelas Wijayanto.
