Pendidikan Gratis di Sorong Kini Lebih Kuat dengan Perwali, Pelaku Pungli Ancam Sanksi Berat

, SORONG –

Tim Tugas Cerdas dari Lembaga Penyelaras Program Penguatan Otonomi Khusus Papua (LP4OKP) Selatan-Papua menyatakan kesetiaannya memantau implementasi kebijakan pendidikan tanpa biaya di Kota Sorong.

Ini dikemukakan oleh Helena T. Turididai, wakil dari Pokja Cerdas BP3OKP, pada hari Jumat (10/4/2025).

“BP3OKP bukan hanya mengawasi pengeluaran dana, namun juga membantu menyusun kebijakan teknis bersama dengan Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi dan Kota untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya,” jelas Helena.

Pemkot Sorong saat ini mengatur program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) untuk melengkapi BOS yang diberikan oleh pusat.

Berdasarkan kedua sumber dana tersebut, Helena mementingkan bahwa tak seharusnya terdapat biaya ekstra bagi para orangtua murid.

“Biaya-biaya seperti seragam, buku, SPP, serta pendaftaran telah diakomodir. Sekolah tidak boleh mengenakan biaya ekstra,” tegasnya.

Dia menyadari bahwa tantangan terbesar adalah sebagian besar murid di Kota Sorong bukan merupakan Orang Asli Papua (OAP). Akan tetapi, pendapatnya ialah bahwa hal tersebut tidak menjadikannya sebagai penghalang.

“Sorong merupakan sebuah kota beragam. Hal utama yang perlu dijalankan ialah memastikan Dana Otomotif Tersendiri disalurkan dengan tepat, seiring meningkatkan potensi pendapatan dari sumber daya lainnya,” terang Helena.

BP3OKP juga mendukung pembuatan Peraturan Walikota (Perwali) yang bertujuan melarang pungli serta menentukan hukumannya, diiringi dengan peningkatan pengawasan atas program-program tersebut.

Terkait dengan para siswa yang telah mengirim pembayaran untuk biaya pendidikannya, Helena menegaskan bahwa mereka akan tetap dimasukkan ke dalam sistem pembiayaan lokal tersebut.

“Harus dihindari kerugian bagi siapa pun, selama data tersebut akurat,” tegasnya.

(/angela cindy)